Untuk Sebuah Pengabdian

PEMUDA DAN MASA DEPAN

2008-03-09T21:29:00.000-07:00

Oleh : Sudarman, Lc.
(Artikel ini dimuat di Harian Fajar Banten 27/02/2008)

Bahwa pemuda adalah simbol dari idealisme, semangat dan cita-cita sebuah bangsa. Pemuda adalah harapan dan tulang punggung bangsa dimasa depan. Pemuda dalam sejarah bangsa ini mendapatkan tempat yang terhormat dalam setiap momentum perubahan. Oleh karena itu sejak dulu hingga kini menjadi pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda merupakan rahasis kekuatannya. Dalam setiap gerakan pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Meskipun pemuda bukan satu-satunya dalil perubahan, namun pemuda selalu berada dalam garda terdepan proses perubahan itu.
Pemuda, dalam konteks kebangkitan sebuah bangsa memiliki posisi yang cukup strategis. Dari segi jumlah, populasi pemuda Indonesia berjumlah 80,7 juta jiwa, atau sekitar 37,2 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan, atau sekitar 51 persen dari populasi penduduk Indonesia usia kerja. Selain itu, pemuda juga merupakan sumber daya insani pembangunan. Pemuda merupakan cadangan kepemimpinan masa depan (iron stock) yang akan mewarisi aspek-aspek strategis bangsa ini. Sehingga memerlukan langkah-langkah pemberdayaan baik yang menyangkut pengorganisasiannya maupun yang menyangkut produktivitasnya. Pepatah mengatakan ”Syababul yaum rijalul Ghad”, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok (masa depan).
Jika pemudanya tidak terkelola dengan baik, niscaya masa depan bangsapun tak akan beranjak dari lilitan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Sebab pemuda adalah pewaris sah negeri ini. Jika suatu bangsa ingin melihat masa depannya, lihat saja kondisi para pemudanya saat ini. Lantas bagaimana dengan kondisi pemuda saat ini ?

Problematika Pemuda
Problematika kepemudaan yang terbentang dihadapan kita sungguh sangat kompleks. Pengangguran, krisis mental, dekadensi moral, krisis eksistensi, budaya permisif dan pragmatisme, serta minimnya aspek kepemimpinan dikalangan pemuda. Oleh PBB, khususnya dalam Sidang Kelompok Ahli PBB pada 28- 30 Maret 2006 di Bangkok, diidentifikasikan 5 tantangan pokok/permasalahan dalam pembangunan kepemudaan, yakni kelaparan dan kemiskinan, urbanisasi, pendidikan, informasi dan teknologi komunikasi. Dengan realitas masalah kepemudaan tersebut tentu saja membutuhkan perhatian yang cukup serius dari semua pihak khususnya pemerintah.
Selama ini, pemuda yang merupakan bagian utuh dalam kategori sosial, ekonomi, politik, dan makhluk berbudaya telah gagal dikelola para pemimpin negeri ini menjadi sebuah generasi bangsa yang prima dan memiliki kepastian masa depan. Berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melahirkan generasi yang terbelah, generasi koruptor, generasi narkoba, generasi free sex, generasi borjuasi baru, generasi konsumerisme, dan generasi yang malas. Disisi lain arus budaya asing akibat dari pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, sementara ’imunitas’ para pemuda dari serbuan budaya asing sangat lemah. Dengan demikian tingkat kemajuan, kesiapan dan daya saing generasi muda bangsa ini jauh tertinggal dengan generasi muda bangsa-bangsa lain.
Karena itu pemuda sebagai pemilik masa depan bangsa dan khususnya di Provinsi Banten ini sudah sepantasnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Amat disayangkan hingga saat ini kebutuhan dan aspirasi kaum muda masih sering diabaikan dan keterlibatan mereka ke dalam proses pembangunan masih bersifat marjinal.

Peran Pemda
Dalam hal ini, secara khusus peran Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Banten dalam konteks pembinaan dan pemberdayaan pemuda menjadi penting. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana juga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat formulasi kebijakan yang terpadu bagi pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Kita juga berharap dukungan DPRD Provinsi Banten untuk mengakomodir sejumlah kebutuhan dan aspirasi pemuda dalam kebijakan anggaran serta melibatkan mereka dalam setiap proses pembangunan, baik sebagai subjek maupun objek.
Beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pemuda dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang yaitu, bidang keagamaan dan sosial budaya, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Pertama, bidang keagamaan dan sosial budaya. Dalam hal ini memberikan pendidikan nilai-nilai moral dan etika , meningkatkan peran pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan di semua tingkatan dan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada para pemuda yang ada di sekolah dan kampus, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Hal ini penting agar para pemuda memiliki moralitas dan etika yang baik, memiliki nilai-nilai kepemimpinan dan mempunyai wawasan kebangsaan yang mendalam, serta menjauhkan para pemuda dari pengaruh-pengaruh destruktif terutama penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat aditif lainnya.
Kedua, Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pemerintah memerlukan terobosan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestiknya. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat melalui penciptaan wirausahawan baru terutama wirausaha muda dengan membentuk Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP). Sentra ini berorientasi pada pemuda yang mempunyai misi untuk berkarya dan berkreasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menguasai iptek, memiliki keterampilan dan juga dapat meningkatkan produktivitas para pemuda. Dengan demikian melalui kegiatan SKP ini diharapkan dapat membentuk, meningkatkan, mengembangkan kuantitas, dan kualitas para wirausahawan muda. Kewirausahaan di sini hendaknya jangan dipahami hanya sekedar kemampuan membuka usaha sendiri. Namun lebih dari itu, kewirausahaan haruslah dimaknai sebagai momentum untuk mengubah mentalitas, pola pikir dan perubahan sosial budaya.
Ketiga, bidang kesejahteraan sosial, yaitu dimana para pemuda memiliki hak untuk mendapatkan berbagai fasilitas hidup meliputi ; pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kelompok pemuda usia sekolah membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sedangkan kelompok lulusan pendidikan membutuhkan lapangan pekerjaan dan media untuk mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki. Belum lagi dengan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, jaminan sosial masa depan, serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas dan pelayanan publik lainnya.

Penutup
Mengingat posisi pemuda yang sangat strategis sebagai sumber daya insani pembangunan dan calon-calon pemimpin masa depan. Maka, memberikan perhatian yang khusus kepada para pemuda adalah sebuah kemestian. Jika kita semua abai dan lalai terhadap persoalan kepemudaan yang kini kian memprihatinkan dari segala aspeknya. Maka, indonesia kedepan dan khususnya Provinsi Banten niscaya tidak akan jauh apa yang terjadi pada saat ini. Fenomena Pengangguran, krisis mental, dekadensi moral, krisis eksistensi, budaya permisif dan pragmatisme, kemalasan serta minimnya aspek kepemimpinan dikalangan pemuda akan tetap menyelimuti masyarakat Banten.
Bukankah harapan kita semua bahwa Banten kedepan adalah Banten yang bermartabat, Banten yang meninggalkan praktik-praktik korupsi, Banten yang dibangun atas landasan moral dan etika, Banten yang menjunjung tinggi perilaku politik yang beradab, memiliki pemimpin yang baik, dan sekian harapan kebaikan lainnya bagi Provinsi Banten ini. Tentu saja semua itu akan kita rasakan ketika kita mulai memberikan perhatian yang cukup kepada para pemuda, membina mereka dengan baik agar melakukan aktifitas-aktifitas perilaku yang baik. Oleh karenanya, memperhatikan pemuda itu penting bung!. Wallahu’alam

*Penulis adalah Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten

MENANTI PERAN PARA CENDEKIAWAN

2008-03-09T21:19:00.000-07:00

Oleh : Sudarman, Lc

(Artikel ini dimuat di Harian Radar Banten 21/02/2008)

Perbincangan mengenai ICMI seolah sepi dan tak lagi menjadi perhatian publik. Hal ini mungkin terjadi akibat ”sepi” nya peran ICMI belakangan ini dalam kancah sosial, politik maupun ekonomi keummatan. Padahal, ICMI merupakan organisasi yang di huni oleh para ”cendekiawan” yang dalam pengertian organisasi ICMI sendiri tercantum dalam anggaran rumah tangganya, bahwa Cendekiawan muslim adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, yang terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani.
Tentu jika merujuk pada pengertian itu bahwa para cendekiawan yang berhimpun dalam ICMI diberikan amanah untuk terus menerus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Bukan sebatas organisasi yang hanya ramai saat pemilihan ketua umum, namun ”nyaris tak terdengar” setelah itu. Lantas, bagaimana dengan kiprah ICMI Banten yang sekarang di nahkodai oleh DR. Daenulhay yang telah terpilih dalam Musyawarah pada tanggal 25 Agustus 2007 lalu ?

ICMI Banten
Organisasi cendekiawan yang lahir seiring dengan terbentuknya Provinsi Banten itu kini telah memasuki kepengurusan periode kedua. Tentu saja, pada periode pertama banyak program dan kegiatan yang sudah dilakukan ICMI Orwil Banten, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan. Harapan kita pada kepengurusan periode kedua yang di nahkodai oleh DR. Daenulhay ini mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi ummat.
Tidak lama lagi –insya Allah- sesuai dengan rencana, pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Banten periode 2007-2012 akan dilantik. Pergantian dan restrukturisasi dalam sebuah organisasi adalah keniscayaan dan kehadirannya merupakan rutinitas periodik sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Begitu pun dengan ICMI Banten, karena sifatnya rutin maka biasanya komposisi kepengurusan hampir tidak berubah dari "wajah-wajah lama" yang hanya bertukar posisi satu sama lain.
Oleh karenanya tidak heran jika setiap pergantian pengurus yang selalu menjadi fokus perhatian adalah siapa pucuk pimpinan yang menggantikan untuk periode berikutnya. Sedangkan bagaimana komposisi kepengurusan dan siapa saja yang terakomodasi di sana nyaris luput dari pengamatan, apalagi perbincangan.
Tentu anggapan semacam itu tak boleh melekat pada organisasi seperti ICMI Banten. Hanya ramai saat pemilihan ketua, namun miskin dalam memproduksi gagasan cerdas dan kongkrit bagi pembangunan setelahnya. Dan tentu saja ICMI Banten mesti menjadi organisasi yang berada di garda depan untuk menjadi problem solver ditengah-tengah persoalan keumatan yang kian terpuruk.

Problematika Umat
Problematika umat yang terbentang dihadapan kita sungguh begitu sangat kompleks. Kebodohan dan kemiskinan adalah sejumlah problem umat yang saling melengkapi yang membuat kondisi umat semakin terpuruk. Karena kebodohan orang tidak bisa berusaha dan bekerja dengan baik, akhirnya jatuh miskin. Karena kemiskinan dalam kondisi sekarang ini orang tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan dan akhirnya bodoh. Jadi, kebodohan dan kemiskinan adalah dua hal yang saling melengkapi problem umat ini.
Berbicara tentang kemiskinan disebabkan oleh dua hal yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural , artinya struktur yang membuat orang menjadi miskin, dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses secara baik, dan juga terus menerus terjadi pembodohan terhadap rakyat.
Disebut kemiskinan kultural, adalah budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi disebut Koentjaraningrat dengan mentalitas atau kebudayan kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seperti, masyarakat yang pasrah dengan keadaannya, rasa malas dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang.
Ditengah problematika tersebut, kita berharap ICMI dapat memainkan perannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menyelesaikan problem umat ini.

Peran ICMI Banten
Di tengah semakin lesunya peran para cendekiawan yang berhimpun dalam organisasi ICMI. Namun, ICMI dengan segala potensi yang ada, lebih banyak memiliki peluang untuk mewujudkan paradigma baru yang cerah di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten. Melalui kajian, telaah, studi dan amal nyata yang dilakukan oleh ICMI akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang berharga.
Paling tidak ada beberapa hal yang hemat penulis perlu dilakukan oleh ICMI Banten kedepan. Pertama, sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Wilayah ICMI Banten yang lalu, ICMI Banten akan berperan aktif melakukan pencerdasan politik bagi rakyat. Peran ini selayaknya memang dilakukan oleh ICMI sebagai bagian dari Civil Society yang juga memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik. Apalagi saat ini partai politik dianggap gagal melakukan pendidikan politik dan justru masih terus melakukan pembodohan politik. Wajar saja kalau berbagai survey dan riset belakangan ini menunjukan apatisme masyarakat terhadap partai politik semakin meningkat.
Kedua, ICMI Banten, melalui pendekatan kajian-kajian dan telaah-telaahnya mampu memberikan sumbang saran yang positif bagi pembangunan Provinsi Banten kedepan. Misalnya, sudah saat nya ICMI Banten sesuai dengan kajian dan telaahnya yang dilakukan, berperan aktif mendorong terbentuknya Bank Pembangunan Daerah Banten dengan sistem syariah. ICMI Banten juga harus kritis terhadap produk-produk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif. Bahkan, ICMI Banten juga memiliki kemampuan yang cukup untuk mempunyai konsep tanding terhadap berbagai hal. Semisal konsep tentang pengelolaan APBD, pendidikan, ekonomi, kesehatan infrastruktur dan sebagainya.
Ketiga, ICMI Banten juga harus menjadi organisasi yang mendorong perbaikan ekonomi umat. Problem utama Indonesia saat ini adalah muramnya demokrasi ekonomi. perhatian banyak orang ke arah demokrasi ekonomi belum memadai. Persepsi pokok tentang demokrasi yang selama ini bercokol di benak banyak orang, termasuk sebagian (besar) intelektual kita, hanya menyangkut political and civil rights alias hak-hak politik dan sipil saja. Hak-hak asasi di bidang sosial dan ekonomi cenderung terabaikan dari peta permasalahan. Hak asasi atas pangan, sandang, papan, pendidikan dan pekerjaan adalah sangat fundamental bagi kelangsungan hidup manusia.
Sebagai kelompok intelektual muslim, ICMI mempunyai kewajiban moral untuk ikut menegakkan demokrasi ekonomi di Indonesia . Dengan kata lain, ICMI harus berupaya untuk ikut menegakkan keadilan sosial bukan saja seperti apa yang tercantum dalm butir sila ke lima pancasila, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai keadilan sosial dalam ajaran islam. Karenanya, ICMI Banten harus mampu mengcreate program-program dan aksi nyata langsung lapisan umat yang masih dilanda krisis.
Keempat, ICMI Banten harus berperan sebagai laboratorium yang mampu mencetak calon-calon pemimpin masa depan. Hal ini sangat mendesak karena bangsa indonesia saat ini mengalami krisis kepemimpinan.

Penutup
Keberadaan ICMI Banten sangat strategis dan ekspektasi masayarakat cukup besar. Karenanya organisasi ICMI Banten semestinya diisi oleh orang-orang ”segar” secara intelektual dan juga ”segar” secara perilaku berorganisasi. Tentu ICMI kedepan bukan diisi pengurus yang hanya sekedar ’nebeng’ nama di struktur organisasi tapi enggan memberikan peran nyata.
Tentu saja kita semua berharap bahwa pengurus yang dipilih untuk mengelola ICMI Banten adalah orang-orang yang tepat, yaitu orang yang memiliki keimanan sebagaimana identitas muslim yang melekat padanya, memiliki keikhlasan yang tinggi, memiliki semangat yang bergelora dan juga orang yang senang beramal atau melakukan kerja-kerja nyata di masyarakat. Wallahu’alam.

* Penulis adalah Dewan Penasehat ICMI Banten Periode 2007 – 2012 / Anggota DPRD Provinsi Banten

PARPOL DAN APATISME PUBLIK

2008-03-09T21:02:00.000-07:00

Oleh : Sudarman, Lc.
(Artikel ini dimuat di Harian Fajar Banten 13/02/2008)

Dalam publikasi hasil risetnya di beberapa media, Lembaga Riset Informasi (LRI) bertema Membangun Akuntabilitas Parpol dan Wakil Rakyat yang dipublikasikan di Jakarta menyatakan bahwa rakyat mulai apatis terhadap partai politik. Tentu kita tak perlu mendebat seberapa akurat hasil riset yang disampaikan lembaga tersebut. Paling tidak hasil riset itu semakin memperkuat opini yang berkembang dimasyarakat bahwa rakyat sudah mulai jengah dan apatis terhadap partai politik yang semakin menjauh dari rakyat dan tidak lagi membela kepentingan rakyat.
Bagi pegiat politik dan aktifis partai politik, fenomena apatisme rakyat ini mesti menjadi bahan introspeksi. Dalam konteks demokrasi dan sistim multipartai, apatisme adalah sebuah bencana dan kerugian politik. Dimana tingkat dukungan rakyat terhadap partai politik semakin mengecil sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi rendah, dan hal ini akan berpengaruh terhadap legitimasi politik pemerintah.

Penyebab Apatisme
Fenomena apatisme ini barangkali merupakan sebuah keniscayaan politik dikarenakan ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik. Alih-alih menjadi penampung dan penyalur aspirasi rakyat, partai politik semakin menjauh dari rakyat dan semakin tidak membela kepentingan rakyat.
Kesimpulan semacam ini diamini oleh hampir seluruh masyarakat kita, bahwa partai politik hanya mementingkan kepentingan para elitnya. Ini ditandai dengan semakin ’sunyi’ nya pembelaan partai politik terhadap rakyat, dimana rakyat bertubi-tubi di bombardir oleh kebijakan-kebijakan yang semakin menambah derita rakyat. Tak ada pembelaan yang cukup heroik dari partai politik saat pemerintah menaikan harga BBM, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, kedelai, dan berbagai kebijakan yang semakin menambah beban rakyat lainnya.
Akhirnya, rakyat memberi kesimpulan. Partai politik tidak lagi menjadi saluran aspirasi bagi rakyat. Tapi partai politik hanya sibuk dan yang ramai terdengar adalah hiruk pikuk rebutan kursi, konflik internal partai, dan sekian kegiatan lainnya yang semakin menjauh dari persoalan-persoalan kerakyatan.
Harus diakui, apatisme rakyat dikarenakan hampir seluruh fungsi partai politik yang diemban tidak berjalan secara baik. Selama ini partai politik gagal mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Apatisme juga muncul dikarenakan rakyat juga merasa ditinggalkan oleh wakilnya diparlemen. Padahal janji saat kampanye adalah akan memperjuangkan nasib rakyat dan mensejahterakan rakyat. Hal ini pula sesuai dengan hasil survei TII (Transparency International Indonesia) yang menempatkan parlemen atau legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hal ini tentu bukanlah berita yang mengagetkan. Berita tersebut lebih berperan menguatkan daripada mengagetkan. Sebab, performa lembaga perwakilan rakyat memang sudah tidak terlalu baik.

Ada disinformasi dan mispersepsi yang berkembang dimasyarakat tentang partai politik dan anggota legislatif. Masyarakat memandang bahwa partai politik dan anggota legislatif adalah orang yang memiliki dana dan mengelola dana pemerintah. Oleh karenanya, jika pengurus partai politik hendak bertemu dengan masyarakat , seolah-olah partai politik dan anggota legislatif memiliki kewajiban untuk membawa ’oleh-oleh’ untuk masyarakat.
Disinformasi dan mispersepsi ini muncul dikarenakan selama ini masyarakat tidak diberi pendidikan politik yang baik oleh kalangan partai politik. Pemanjaan pragmatisme yang dibangun oleh partai politik terhadap masyarakat akhirnya menjadi perilaku politik yang menyimpang. Sehingga terbangun sebuah image, bahwa partai politik yang peduli adalah partai politik yang memberi uang, membantu membangun jalan, membangun masjid, dan sebagainya.

Fungsi partai politik
Dari permasalahan apatisme tersebut. Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik kedepan. Prof. Miriam Budiarjo paling tidak menyebut empat fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik yaitu, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, rekruitmen politik dan sebagai pengatur konflik.
Pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik menjadi penampung pendapat dan aspirasi, kemudian dirumuskan menjadi program partai yang akan diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi kebijaksanaan umum (public policy).
Dilain pihak, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan rencana – rencana dan program pemerintah . Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah keatas, dimana partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik memainkan peran sebagai Broker Information (penyalur informasi).
Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dan pendidikan politik. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (civil society). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.
Ketiga, partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.
Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematik dan tidak berkesinambungan.
Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasi dan menjadi problem solver atas masalah tersebut. Namun dalam praktiknya, fungsi pengatur konflik tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan, partai politik saat ini lebih banyak menjadi sumber konflik.

Penutup
Ditengah kondisi partai politik saat ini yang masih belum menunjukan performa yang baik, optimisme harus tetap dibangun. Meskipun konfigurasi dan wajah partai politik sampai 2009 kedepan kemungkinan kecil untuk berubah. Namun apa salahnya kita memulai untuk membenahi diri, melakukan konsolidasi internal partai, menjadikan partai sebagai wadah yang lebih berdaya guna dan mulai melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik baik yang menyangkut struktur, mekanisme, budayanya, serta kapasitasnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat.
Jika perilaku partai politik dan anggota legislatif tak juga kunjung membaik. Maka, malapetaka dahsyat tidak akan kunjung surut menerpa negri kita. Kalau masyarakat tidak percaya lagi kepada partai politik dan anggota legislatif yang notabene adalah wakil rakyat. Mungkin kiamat partai politik bukan hal yang mustahil terjadi. Wallahu’alam

(Penulis adalah Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Banten / Anggota DPRD Provinsi Banten )